KONSEP DASAR E-GOVERNMENT, G2C, G2B, G2G ~ MUHAMMAD SYUKRAN. A

TUGAS MAKALAH

E-COMMERCE

(KONSEP DASAR E-GOVERNMENT, G2C, G2B, G2G)

DOSEN PENGAMPUH :

Fadly Shabir,S.Kom.,MT

DISUSUN OLEH

1. WARDANI ( 60900114044)

2. NURKHASI ( 60900114041)

3. MUHAMMAD SYUKRAN.A ( 60900114026)

KELAS : C / SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

MAKASSAR

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan dapat menyelesaikan tugas ini. Makalah ini saya susun sebagai tugas dari mata kuliah E-Commerce dengan judul Konsep Sistem Elektronik Pemerintahan (E-Government). Dalam penulisan makalah ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah in Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif agar menjadikan makalah ini lebih baik lagi di kemudian hari, dan semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Amin.

Samata, 25 November 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR............................................................................. ii

DAFTAR ISI........................................................................................... iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang......................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah.................................................................... 2

1.3 Tujuan Penulisan...................................................................... 2

BAB II : PEMBAHASAN

2.1 Pengantar E-Government....................................................... 3

2.2 Manfaat E-Government.......................................................... 4

2.3 Tujuan E-Government............................................................ 4

2.4 Keuntungan dan Kerugian E-Government............................. 5

2.5 Conoh Penerapan E-Government........................................... 6

2.6 Tipe-Tipe E-Government....................................................... 7

BAB III : PENUTUP

3.1 KESIMPULAN..................................................................... 9

DAFTAR PUSTAKA.............................................................................. 9

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional. Pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai suatu upaya untuk dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public-private partnership), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-Government.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis akan membahas tentang:

a) Pengertian E-Government

b) Manfaat E-Government

c) Tujuan E-Government

d) Kerugian dan Kekurangan E-Government

e) Contoh Penerapan E-Government

f) Tipe-Tipe E-Government

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan adanya makalah ini penulis berharap bisa memberikan sumbangan terhadap E-Goverment sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Demikian juga penulis berharap bisa menambah pengetahuan penulis tentang tema yang telah penulis bahas ini

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengantar E-Government

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi pada keseluruhan aspek kehidupan manusia. Perkembangan tersebut berbanding lurus dengan keinginan untuk memanfaatkan secara positif tekhnologi tersebut yang dapat membawa keuntungan dan kemanfaatan yang lebih terhadap aktivitas manusia. Perkembangan tekhnologi yang paling menonjol adalah perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi. Implikasi konsep dasar e-government salah satunya adalah dalam memanfaatkan teknologi informasi adalah melalui e-commerce. Keberhasilan e-Commerce dalam memanfaatkan tekhnologi informasi tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah mengadopsi pemanfaatan teknologi tersebut pada bidang pemerintahan.

Soal e-government tidak dapat dipisahkan dari materi teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan pesat didunia teknologi informasi mesti dimanfaatkan secara baik dan benar dalam rangka memperbesar manfaat dari teknologi, termasuk memanfaatkan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan. Konsep dasar e-government memerlukan memanfaatkan TI dengan lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan warga dan pelayanan (Chen et al., 2009).

E-government adalah pemakaian atau penggunaan teknolgi informasi yang meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Atau definisi E-government yang lainnya adalah merupakan kependekan dari “elektronik pemerintah”, dapat dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah ataupun pemerintah transformasi, adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

2.2. Manfaat E-Government, diantaranya sebagai berikut:

· untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada para stakeholder, terutama yaitu dalam hal-hal kinerja efektifitas serta efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.

· Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.

· untuk mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan juga interaksi yang dikelurkan oleh pemerintah untuk kepentingan aktivitas sehari-hari.

· Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan

· Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada

· Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

2.3. Tujuan Penerapan E-government

· Hubungan pemerintah dengan masyarakat, pelaku bisnis dan antar lembaga pemerintahan dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Karena dinamisnya gerak masyarakat, pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman. Semuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem pemerintahan, salah satunya dengan penerapan e-government.

· Mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengertian dari tata pemerintahan yang baik menurut UNDP seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Kebijakan UNDP yang diterbitkan pada bulan Januari 1997 dengan judul Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia

· Berkelanjutan adalah: “Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan menyangkut seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.”

2.4. Keuntungan dan Kerugian E-Government

A. Keuntungan E-Goverment bagi masyarakat

a). Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

b). Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

c). Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.

d). Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce.

e). Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

f). E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industry

B. Kerugian dari E-Government

a). Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.

b). Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.

c). Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik.

d). Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan

e). Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government

f). Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian

2.5. Contoh Penerapan E-Government di Indonesia

“One Stop Service (OSS)”

OSS Center adalah sebuah institusi yang memberikan dukungan pengembangan satuan kerja layanan perijinan terpadu atau lebih dikenal dengan istilah One Stop Services disingkat OSS. OSS Center mendukung terwujudnya inovasi layanan perijinan terpadu didaerah yang pada kenyataannya masih memiliki keterbatasan untuk dari tingginya kompetisi bisnis di tingkat lokal dan nasional, keberadaan OSS Center akan memiliki korelasi positif terhadap perbaikan pelayanan publik pemerintah terhadap investor dan pebisnis lokal.

Dengan terbentuknya OSS Center di tingkat nasional dan regional (propinsi), diharapkan akan memiliki andil dalam perbaikan iklim investasi dan kualitas pelayanan perijinan di Indonesia. OSS Center akan memberikan pendampingan pada OSS bagi daerah-daerah yang membutuhkan melalui penguatan sistem dan informasi, menganalisa kebutuhan dan melakukan asistensi di tiap level kebijakan pemerintah, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari satuan kerja pelayanan perijinan usaha dan investasi, serta bentuk-bentuk asistensi lainnya. Selain itu, dengan keberadaan OSS Center ini diharapkan akan membentuk jaringan data dan informasi yang luas antar stakeholder dalam ranah investasi nasional dan lokal. OSS Center diharapkan mampu menjadi motivator terciptanya perbaikan kualitas layanan perijinan usaha dan investasi di Indonesia. Sedangkan manfaat nyata dari OSS ini adalah: OSS diharapkan mampu melayani seluruh perijinan yang dibutuhkan oleh investor dan dunia usaha di daerah masing-masing, mulai dari ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan (HO), ijin usaha (SIUP, TDP, TDI, IUT, IUI, TDG, dll) atau ijin per sektor seperti ijin usaha restoran, ijin pendirian salon dan OSS Center akan memberikan berbagai informasi dan pelatihan tentang sistem, metode, dan cara untuk mengembangkan layanan perijinan dan investasi di Indonesia

2.6. Tipe e-government

1. G2C (Government to Citizens)

Merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:

· Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke Komdak dan antre untuk memperoleh pelayanan.

· Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.

2. G2B (Government to Business)

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh aplikasinya adalah:Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.

3. G2G (Government to Governments)

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain: Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G To C (Governmet to Citizen), G To B (Government to Business), dan G to G (Government to Government).

DAFTAR PUSTAKA

· http://egovermentsupli2011.multiply.com/journal/item/10/EVALUASI_IMPLEMENTAS I_EGOV_DI_INDONESIA Diterbitkan Nov 17, '11 6:38 PM

· http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/ Diterbitkan 20 JUNI 2011

· Sumber: http://id.shvoong.com/internet-and technologies/software/2214771 government/#ixzz1vegluU00 Di terbitkan 28 Desmber 2011

· http://kimachsan.wordpress.com/artikel-teknologi/

· http://prastowo.staff.ugm.ac.id/files/elemen-e-gov.pdf

· http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/e-government-di-indonesia.html

· http://hermanjoell.blogspot.co.id/2015/04/e-government.html

About Admin MC3

This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.

MUHAMMAD SYUKRAN. A

KONSEP DASAR E-GOVERNMENT, G2C, G2B, G2G

About Admin MC3

Related Post